Detak Media — Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di tengah kondisi harga minyak dunia yang masih berfluktuasi akibat ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, pemerintah juga menjamin bahwa cadangan energi nasional tetap berada pada tingkat yang aman.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026). Fluktuasi harga minyak dunia memang menjadi perhatian, di mana harga minyak Brent sempat menyentuh US$ 114 per barel pada pertengahan Mei, kemudian menurun hingga kisaran US$ 71 per barel pada akhir Juni. Namun, eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mendorong harga minyak menembus US$ 100 per barel pekan lalu, sebelum akhirnya stabil di kisaran US$ 86-88 per barel awal pekan ini.

Meskipun konflik di Timur Tengah masih memengaruhi pergerakan harga minyak global, Bahlil menegaskan bahwa kondisi cadangan energi nasional, mencakup minyak mentah, BBM, dan LPG, tetap terjaga di atas batas minimum yang ditetapkan. Pemerintah terus memantau pergerakan harga energi global yang dinamis.

“Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk di dalamnya adalah LPG subsidi,” tegas Bahlil. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan khusus untuk menjamin ketersediaan BBM bagi nelayan. Pasokan energi untuk sektor perikanan harus tetap terjaga demi kelancaran aktivitas dan produktivitas nelayan.

Lebih lanjut, Bahlil juga memaparkan perkembangan realisasi impor BBM dan LPG dari Rusia. Tahap pertama impor ini telah dilaksanakan melalui skema kerja sama antarpemerintah (government to government/G-to-G), dengan penugasan kepada Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM.

Impor energi dari Rusia ini akan terus berlanjut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini merupakan implementasi komitmen impor minyak sebanyak 150 juta barel dari Rusia yang akan direalisasikan secara bertahap hingga akhir 2026. “Tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita, jangan sampai terjadi kekurangan dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia,” pungkas Bahlil.