— JAKARTA – Pangeran Ali bin Al Hussein, mantan Wakil Presiden FIFA sekaligus Presiden Asosiasi Sepakbola Yordania (JFA), melontarkan kritik tajam terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino. Pangeran Ali menuduh adanya praktik pemerasan terkait dukungan untuk pencalonan kembali Infantino sebagai Presiden FIFA.

Pangeran Ali mengklaim bahwa FIFA sempat menolak membantu sejumlah persoalan yang dihadapi JFA. Masalah tersebut meliputi kesulitan mendapatkan visa bagi suporter Yordania saat Piala Dunia 2026, beban pajak yang ditanggung tim selama berada di Amerika Serikat, hingga hadiah uang dari Piala Arab FIFA 2025 yang disebut belum dibayarkan.

Menurut Pangeran Ali, selama berlangsungnya Piala Dunia 2026, ia menerima komunikasi lisan yang menyatakan bahwa dukungan terhadap pencalonan kembali Gianni Infantino akan membantu penyelesaian berbagai persoalan tersebut. Pangeran Ali menilai hal ini sebagai tindakan yang tidak etis dan menyebutnya sebagai bentuk pemerasan.

“Kami di Yordania menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Kami tidak mendukung dia sebelumnya dan tentu tidak akan melakukannya sekarang. Situasi ini merupakan bentuk pemerasan, dan kami menolak untuk tunduk,” tulis Pangeran Ali dalam pernyataannya, yang dikutip dari ESPN.

Ia menambahkan, “Uang yang seharusnya diterima tim kami karena telah mencapai final belum juga diberikan. Jelas sekali bahwa masalah sebenarnya terletak pada kepemimpinan. Selama berbulan-bulan, FIFA menolak untuk membantu kami dalam hal-hal ini atau masalah lainnya.”

Hingga saat ini, FIFA belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan yang disampaikan Pangeran Ali. Isu ini muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap kepemimpinan Gianni Infantino, menyusul berbagai kritik dari sejumlah pemangku kepentingan sepakbola mengenai tata kelola organisasi dan kebijakan FIFA.

Pangeran Ali merupakan salah satu tokoh yang pernah mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA pada tahun 2015 dan 2016. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden FIFA sebelum akhirnya menjadi salah satu pengkritik vokal terhadap tata kelola badan sepakbola dunia tersebut.