Detak Media — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendesak pemerintah untuk segera mempercepat realisasi investasi di kawasan industri dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada di lapangan. HKI menilai percepatan ini memerlukan penyederhanaan proses perizinan, sinkronisasi kebijakan antar-kementerian dan lembaga, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyatakan bahwa pelaku kawasan industri terus melakukan ekspansi meskipun perekonomian global masih diliputi ketidakpastian. Ia menekankan peran penting kawasan industri dalam mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami adalah pelaku kawasan industri yang benar-benar bergerak di sektor riil. Di tengah dinamika ekonomi global, kami tetap melakukan ekspansi dan terus menghadirkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja,” ujar Akhmad dalam Rapat Kerja Nasional HKI, Kamis (30/7/2026).

Akhmad mengapresiasi dukungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terhadap pengembangan kawasan industri. Namun, ia berharap dukungan tersebut dapat diperkuat melalui sinergi yang lebih erat antar-kementerian dan lembaga agar investasi yang sudah masuk dapat segera direalisasikan.

Ia menambahkan bahwa sejumlah proyek strategis, termasuk yang masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), masih menghadapi berbagai kendala implementasi di lapangan. Oleh karena itu, HKI mengundang perwakilan kementerian dan lembaga dalam Rakernas untuk mencari solusi atas berbagai hambatan tersebut.

“Kami membutuhkan kepastian kebijakan agar investasi yang sudah berhasil kami datangkan dapat segera direalisasikan. Hambatan di lapangan masih cukup besar sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat prosesnya,” katanya.

Akhmad menjelaskan bahwa pelaku kawasan industri secara aktif mempromosikan investasi ke berbagai negara bersama Kementerian Perindustrian. Upaya ini telah menghasilkan berbagai peluang investasi baru yang kini perlu diikuti dengan percepatan realisasi proyek.

Ia menilai persaingan antarnegara ASEAN dalam menarik investasi semakin ketat. Sejumlah negara terus memperpanjang insentif investasi sekaligus mempercepat pelayanan kepada investor, menjadikannya daya tarik bagi investasi global.

“Negara-negara tetangga bergerak sangat cepat memberikan kepastian kepada investor. Indonesia juga perlu memastikan bahwa proses realisasi investasi berlangsung lebih cepat sehingga daya saing nasional tetap terjaga,” ujarnya.

HKI juga menyoroti perlunya perbaikan dalam sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan persepsi serta lambatnya penerbitan rekomendasi di daerah disebut menjadi salah satu hambatan percepatan investasi di kawasan industri.

Oleh karena itu, HKI mendorong dukungan yang lebih kuat kepada pemerintah daerah agar proses perizinan dan penerbitan berbagai rekomendasi, termasuk untuk kawasan berstatus PSN dan KEK, dapat diselesaikan lebih cepat sesuai ketentuan.

Selain itu, HKI mengusulkan penguatan promosi investasi Indonesia di luar negeri melalui optimalisasi peran perwakilan perdagangan maupun industri di negara-negara sumber investasi utama, seperti Taiwan, China, dan Hong Kong.

Akhmad menegaskan bahwa pelaku kawasan industri akan terus menangkap peluang relokasi dan investasi global di tengah tantangan ekonomi dunia. Ia menekankan momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat sektor manufaktur nasional.

“Kami akan terus bergerak mencari peluang investasi. Harapan kami, seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif sehingga investasi yang masuk dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.