Detak Media — JAKARTA – Paradigma ekonomi biru (blue economy) kini tidak lagi dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai strategi pembangunan nasional yang krusial. Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat daya saing logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim terkemuka di kawasan Indo-Pasifik.

The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) menyatakan bahwa paradigma ekonomi biru merupakan jalan paling realistis untuk menerjemahkan keunggulan geografis Indonesia menjadi kontributor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.

Dewan Penasihat CILT dan Indonesia Senior Vice President FIATA, Yukki Nugrahawan Hanafi, menjelaskan bahwa ekonomi biru dapat berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas.

“Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang menjadi modal penting dalam membangun ekosistem logistik dan perdagangan yang kompetitif. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan,” papar Yukki.

Lebih lanjut, Yukki menekankan bahwa paradigma ekonomi biru harus dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk mentransformasi sektor logistik dan maritim Indonesia. “Blue Economy bukan sekadar berbicara mengenai pelestarian lingkungan laut, tetapi merupakan strategi untuk membangun sistem logistik dan rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, serta berkelanjutan. Ketika pembangunan pelabuhan, konektivitas, digitalisasi, dan pengelolaan kawasan pesisir berjalan secara terintegrasi, maka Indonesia akan memiliki fondasi yang jauh lebih kuat untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional,” ujarnya.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan ekonomi berbasis kelautan berkontribusi sekitar US$ 1,5 triliun terhadap perekonomian global setiap tahun. Kontribusi ini berpotensi meningkat signifikan seiring berkembangnya industri maritim, logistik, energi, serta jasa berbasis laut.

Bank Dunia juga menilai penerapan prinsip ekonomi biru menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Di Indonesia, sektor transportasi dan rantai pasok terus menunjukkan peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan investasi pada infrastruktur pelabuhan, konektivitas antar pulau, digitalisasi logistik, serta pengembangan kawasan industri berbasis maritim dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat integrasi rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Menurut Yukki, dinamika ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh disrupsi rantai pasok, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Kondisi ini mengubah cara investor maupun perusahaan multinasional dalam menentukan lokasi investasi dan jaringan distribusi global.

Ia menilai, ke depan keunggulan kompetitif suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas pelabuhan atau panjang jaringan transportasi. Faktor penentu lainnya adalah kemampuan menghadirkan sistem logistik yang efisien, rendah emisi atau berkelanjutan, terdigitalisasi, serta memiliki kepastian tata kelola.

“Saat ini perusahaan global semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan investasi. Infrastruktur yang modern, proses logistik yang efisien, kepastian regulasi, serta komitmen terhadap pengurangan emisi menjadi bagian penting dalam membangun rantai pasok global. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan keunggulan maritim tersebut sebagai nilai tambah dalam menarik investasi,” tegas Yukki.

Yukki menjelaskan implementasi ekonomi biru akan mendorong lahirnya berbagai peluang ekonomi baru. Mulai dari pengembangan teknologi maritim, transportasi laut yang lebih ramah lingkungan, pelabuhan hijau (green ports), energi terbarukan berbasis kelautan, hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Transformasi ini juga diyakini mampu meningkatkan efisiensi logistik nasional melalui integrasi antarmoda, pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi jaringan distribusi domestik yang selama ini masih menghadapi tantangan tingginya biaya logistik akibat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Ia menambahkan, pembangunan sektor maritim pada akhirnya harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan maritim dunia. Yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem logistik dan maritim yang berkelanjutan. Blue Economy harus menjadi fondasi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” tutup Yukki.