Detak Media — Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan harga berbagai barang yang dijual di pusat perbelanjaan berpotensi mengalami kenaikan mulai kuartal IV tahun 2026, diperkirakan sekitar bulan Oktober. Kenaikan ini dipicu oleh adanya peningkatan biaya produksi yang mulai tercermin pada stok barang baru yang akan masuk.

Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja, menjelaskan bahwa para pelaku usaha akan memproduksi stok barang baru dengan menggunakan bahan baku yang harganya sudah mengalami peningkatan. Selain itu, faktor lain yang turut mendorong potensi kenaikan harga adalah meningkatnya biaya logistik, biaya energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada harga barang-barang impor.

“Nah, stok-stok barang ini, dalam jumlah banyak ini akan diproduksi dari bahan baku yang harganya sudah naik. Ya, kan sekarang ini harga energi naik, biaya logistik naik, harga bahan baku naik,” ujar Alphonzus saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara pada Kamis (30/7/2026).

Alphonzus merinci, kenaikan harga ini berpotensi menyentuh hampir seluruh kategori produk. Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya logistik dan energi yang memengaruhi seluruh rantai pasok, baik untuk produk yang diproduksi di dalam negeri maupun produk impor.

Meskipun demikian, Alphonzus menegaskan bahwa kenaikan harga bukanlah pilihan utama bagi para pelaku usaha. APPBI berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk mengendalikan kenaikan biaya produksi agar tekanan terhadap harga jual barang dapat diminimalkan.

“Jadi, sebetulnya kami tetap berharap tidak ada kenaikan bahan baku, kenaikan biaya logistik, biaya energi dan sebagainya. Jadi sebetulnya kami tetap berharap pemerintah bisa segera mengatasi situasi ini sebelum triwulan IV 2026,” tutur Alphonzus.

Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga, pelaku usaha di sektor ritel telah menyiapkan sejumlah strategi antisipatif. Langkah-langkah tersebut meliputi penggunaan bahan baku alternatif yang lebih efisien, peluncuran produk dengan kemasan yang lebih kecil agar harga tetap terjangkau, serta peningkatan frekuensi program promosi dan diskon.

Di sisi lain, APPBI juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penguatan ekonomi domestik. Menurut Alphonzus, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 57% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional perlu terus dijaga melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

“Saya kira mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah lebih fokus lagi. Khususnya untuk bisa mengatasi berbagai masalah tekanan di dalam negeri. Karena saya kira prioritas tetap harus diberikan kepada dalam negeri,” imbuhnya.