Detak Media — Pemerintah Indonesia memperkuat langkah stabilisasi harga beras sebagai antisipasi terhadap fenomena El Nino 2026 yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan mencapai kategori sangat kuat. Meskipun demikian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa produksi padi di tingkat hulu masih relatif aman. Oleh karena itu, fokus kebijakan saat ini diarahkan pada penjagaan stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani saat ini berada pada level yang menguntungkan. Namun, kondisi ini berdampak pada harga beras di tingkat penggilingan, sehingga diperlukan penguatan intervensi di sisi hilir.

“GKP tingkat petani posisi paling rendah itu di Sulawesi Tenggara Rp 6.500. Kemudian yang paling tinggi ada Rp 7.600, walaupun sebenarnya ada juga beberapa daerah di Jawa hampir Rp 7.700, sehingga GKP saat ini memang relatif sangat bagus bagi petani, tapi berdampak pada harga beras di penggilingan,” ujar Ketut, dikutip di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Berdasarkan data Bapanas per 30 Juli 2026, rata-rata harga beras medium di tingkat penggilingan tercatat Rp 13.251 per kilogram (kg), sementara beras premium mencapai Rp 14.673 per kg. Harga beras medium di tingkat konsumen masih dinilai terkendali, meskipun harga beras premium di beberapa daerah sedikit melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah terus mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah (GPM), memperluas penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium, serta mempercepat distribusi bantuan pangan beras tahap kedua.

“Beras memang ada beberapa yang agak naik sedikit tapi cukup stabil. Namun demikian, pertama Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan pemerintah. Kedua, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium digencarkan ke pasar-pasar. Ini karena di beberapa pasar, kami lihat masih harus dioptimalkan,” kata Ketut.

“Lalu program bantuan pangan beras tahap kedua untuk bulan Agustus akan digeber. Oleh karena itu, saya kira GPM, penyaluran SPHP, kemudian bantuan pangan, segera digerakkan secara masif,” tambahnya.

Sejak Januari hingga akhir Juli 2026, Gerakan Pangan Murah telah diselenggarakan sebanyak 6.589 kegiatan di 38 provinsi dan 448 kabupaten/kota. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) periode yang sama mencapai 1,43 juta ton. Angka ini meliputi penyaluran SPHP Januari-Februari sebanyak 221.050 ton, SPHP Maret-Juli sebesar 552.380 ton, dan bantuan pangan tahap pertama sebanyak 662.880 ton.

Pemerintah juga berencana menyalurkan bantuan pangan tahap kedua sebanyak 997.200 ton kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan masing-masing keluarga menerima 10 kg untuk alokasi tiga bulan. Dengan tambahan ini, total penyaluran CBP diperkirakan melampaui 2 juta ton dari stok pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,25 juta ton.

Upaya stabilisasi mulai menunjukkan hasil pada perkembangan harga beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per pekan keempat Juli 2026 mencatat peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras menjadi 43 daerah, lebih tinggi dibandingkan dua pekan sebelumnya yang berkisar 40-41 daerah.

Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi beras pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,98%, menurun dari 4,55% pada Mei 2026. Sementara itu, inflasi bulanan (month to month/mtm) berada di angka 0,45%, masih di bawah 1%, yang mencerminkan harga beras yang relatif terkendali.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stok beras pemerintah masih mencukupi untuk menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino. Ia juga mengingatkan para pelaku usaha untuk tidak melakukan praktik yang dapat memicu kenaikan harga beras.

“Yang terpenting hari ini stok kita tetap bertahan di 5,2 juta ton. Jadi insyaallah aman. Tolong sampaikan kepada seluruh pedagang, jangan mempermainkan beras karena itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Ini pesan tegas. Jangan mempermainkan hajat hidup orang banyak, khususnya beras, karena itu adalah kepentingan orang banyak,” tegas Amran.

BMKG melaporkan bahwa El Nino terjadi ketika anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah melebihi 0,5 derajat Celsius. Fenomena ini saat ini telah memasuki kategori kuat dan diprediksi berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih kering serta berlangsung lebih lama di sebagian besar wilayah Indonesia. Indian Ocean Dipole (IOD) masih dalam fase netral dan diproyeksikan bergerak ke fase positif pada September hingga Desember 2026. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan September, sementara El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027 dengan peluang mencapai kategori sangat kuat sebesar 75%.