Detak Media — JAKARTA – Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk investasi berkelanjutan, didukung oleh kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan potensi ekonomi hijau. Namun, para investor asing menekankan bahwa keputusan investasi di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia dalam mempertahankan tren penurunan deforestasi, memperkuat tata kelola lingkungan, serta meningkatkan standar Environmental, Social and Governance (ESG).

Penilaian ini disampaikan oleh delegasi enam lembaga investor internasional yang dipimpin Chairman of the Board of the U.S.-Indonesia Society, Duta Besar Robert O. Blake Jr., dalam pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, di Jakarta pada Selasa (4/8/2026). Keenam lembaga tersebut adalah Seventh AP Fund, Green Century Capital Management, KLP Asset Management, UBS, Saturna Capital, dan Ziranjiti.

Selain potensi alam, investor juga menyoroti pentingnya integritas pasar karbon nasional, perlindungan keanekaragaman hayati, dan kepastian kebijakan jangka panjang sebagai faktor krusial. Mereka ingin melihat bukti konkret komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menanggapi masukan tersebut, Menteri Jumhur Hidayat menegaskan bahwa ketahanan pangan dan produksi bioetanol merupakan prioritas strategis nasional. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. “Gerakan Nasional Tobat Ekologis” akan diimplementasikan melalui pemanfaatan lahan terdegradasi dan restorasi ekologi.

Jumhur optimistis bahwa Presiden Prabowo Subianto, dengan berbagai kebijakan yang diambil, dapat disebut sebagai “presiden paling hijau” di Indonesia. Ia menyoroti keberhasilan Indonesia sebagai negara pertama yang memproduksi bahan bakar nabati berbasis biodiesel B50, yang diluncurkan pada 17 Juli 2026. Program ini merupakan kelanjutan dari B30 dan B40, bertujuan mendorong kemandirian energi nasional dan memanfaatkan kekayaan sawit domestik.

“Kebun sawit dan kebun tebu kami juga untuk mendorong program B50 yang itu jauh lebih ramah lingkungan, selain untuk ketahanan pangan dan menciptakan green jobs,” ujar Jumhur, menekankan manfaat ganda dari kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, pemerintahan Prabowo berencana membangun Panel Surya 100 Gigawatt, menggalakkan dekarbonisasi industri, mewajibkan industri migas membangun Carbon Capture Storage (CCS), serta menghilangkan emisi metan dari sampah melalui Pembangkit Sampah untuk Energi Listrik (PSEL).

Untuk memastikan komitmen ini terjaga, Indonesia akan memperkuat standar lingkungan, meningkatkan sistem audit, menambah jumlah auditor lingkungan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Jumhur juga memperkenalkan konsep baru “Development through Environmental Protection“, di mana pembangunan kini berfokus pada perlindungan lingkungan hidup, menggantikan paradigma lama yang mengorbankan sumber daya alam.

Pendekatan aksi iklim yang diusung mencakup mitigasi, adaptasi, dan kemakmuran. “Dengan pendekatan kesejahteraan ini, masyarakat lokal dan masyarakat adat juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari konservasi dan perlindungan lingkungan,” tutup Jumhur.