Detak Media — JAKARTA – PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) berkomitmen memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal. Inisiatif ini dilakukan melalui program inovatif yang memanfaatkan platform digital.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor, menyatakan bahwa tahun ini perseroan mendapatkan kuota penyaluran KPR subsidi sebanyak 73.700 unit. Angka tersebut merupakan peningkatan signifikan sebesar 34,8% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 54.700 unit. “Sektor perumahan merupakan salah satu kekuatan dan identitas utama BSN. Kuota 73.700 unit tahun ini menunjukkan besarnya tanggung jawab sekaligus kepercayaan yang diberikan kepada BSN untuk mendukung program perumahan nasional,” ungkap Alex.

Alex menjelaskan bahwa kendala utama MBR dalam mengakses KPR bukanlah ketidakmampuan membayar cicilan, melainkan belum memiliki rekam jejak perbankan yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, Bank BSN meluncurkan program BSN Siap KPR. Melalui program ini, calon debitur diarahkan untuk menabung secara rutin selama 3-6 bulan menggunakan aplikasi digital bank. Tujuannya adalah untuk membangun rekam jejak transaksi perbankan serta meningkatkan literasi keuangan.

Target khusus ditetapkan untuk program anyar ini. “Sampai dengan akhir tahun 2026, kami menargetkan program BSN Siap KPR dapat menjangkau 1.000 calon nasabah dari mitra developer yang berpartisipasi. Seribu calon nasabah bukan hanya angka bisnis, tetapi di baliknya terdapat seribu keluarga yang sedang berusaha mendekatkan diri pada impian memiliki rumah,” jelas Alex.

Strategi edukasi berbasis menabung dinilai sangat strategis mengingat potensi pasar MBR yang belum terlayani perbankan masih sangat besar. Hingga Juni 2026, Bank BSN telah berhasil mencatatkan realisasi pembiayaan KPR secara keseluruhan mencapai 82% dari target tahunan perseroan.

Inisiatif terobosan ini mendapat apresiasi dari regulator dan pemangku kepentingan ekosistem perumahan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Hartati, menilai skema edukasi yang diterapkan Bank BSN dapat menjawab tantangan angka backlog kepemilikan rumah nasional yang mencapai 9,97 juta rumah tangga.

“Masyarakat pekerja informal diberikan kesempatan untuk menabung dulu, sehingga dari sisi perbankan dapat memastikan kualitas kredit terjaga dan memitigasi risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Ini terobosan yang sangat baik agar pekerja informal betul-betul bisa kita dorong mendapatkan akses rumah subsidi,” tutur Sri.

Sri mencatat, khusus untuk kategori KPR rumah tapak subsidi, target Bank BSN tahun ini ditetapkan sebesar 69.636 unit. Hingga pertengahan Juli 2026, penyaluran BSN untuk kategori ini telah menembus 29.309 unit atau setara 42,09% dari target.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengurai hambatan di sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand). Di sisi demand, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama asosiasi telah menyepakati bahwa catatan kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk pinjaman di bawah Rp1 juta tidak lagi menjadi penghambat pengajuan KPR subsidi.

“Kemitraan dengan Bank BSN terus kita optimalkan. Dari sisi regulasi, masalah SLIK pinjaman kecil sudah teratasi. Selanjutnya, kami bersama Kementerian PKP juga sedang menggodok skema KPR Rumah Susun Perkotaan dengan tenor panjang hingga 40 tahun untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp4 juta,” ujar Heru.