Detak Media — Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi meluncurkan aplikasi Reviu Menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya BGN untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

Aplikasi ini diperkenalkan di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/7/2026). Nantinya, aplikasi tersebut akan digunakan oleh guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC) di setiap sekolah. Guru yang bertugas akan melakukan penilaian harian terhadap makanan yang diterima siswa, mencakup ketepatan waktu distribusi, rasa, hingga variasi menu.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, muncul pertanyaan krusial: apakah digitalisasi ini benar-benar dapat menyentuh akar permasalahan yang selama ini membayangi pelaksanaan MBG?

Digitalisasi Belum Tentu Menggantikan Pembenahan Operasional

Penggunaan teknologi memang berpotensi mempercepat pelaporan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah proses evaluasi. Akan tetapi, apakah digitalisasi semata dapat menjawab penyebab utama berbagai persoalan yang kerap menjadi sorotan publik?

Berdasarkan penjelasan BGN, aplikasi Reviu Menu MBG dirancang untuk menilai makanan saat sudah tiba di sekolah. Guru diminta untuk memeriksa ketepatan waktu kedatangan makanan, mencium aromanya, mencicipi rasanya, dan memastikan menu yang disajikan tidak monoton. Tahapan penilaian ini dilakukan setelah makanan selesai dimasak, dikemas, dan didistribusikan.

Jika tujuan utamanya adalah mencegah keracunan atau penyajian makanan yang tidak layak konsumsi, titik pengawasan seharusnya dimulai jauh sebelum makanan tiba di sekolah, apalagi sampai di tangan siswa. Fokus pengawasan idealnya mencakup seluruh rantai proses, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi akhir.

Pengawasan Idealnya Dimulai dari Hulu

Pengawasan yang komprehensif seharusnya dimulai sejak pemilihan bahan baku berkualitas, penyimpanan yang benar, proses pengolahan yang higienis, kebersihan dapur, hingga kelancaran distribusi. Aspek-aspek operasional ini membutuhkan perhatian utama.

Hal tersebut mencakup pengawasan langsung, pelatihan yang memadai bagi pengolah makanan, audit rutin, serta penerapan standar kerja yang disiplin. Oleh karena itu, aplikasi ini lebih nampak berfungsi sebagai instrumen evaluasi di hilir ketimbang alat pencegahan efektif di hulu.

Ketika guru diminta mencium aroma makanan atau mencicipi rasanya, sistem pengawasan sudah tertinggal. Jika makanan ternyata basi atau tidak layak, itu berarti ada tahapan sebelumnya yang gagal dijalankan dengan baik.

Potensi Beban Tambahan bagi Guru

Penulis artikel ini tidak menolak digitalisasi, justru percaya bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik jika ditempatkan pada prioritas yang tepat. Namun, urutan implementasi menjadi kunci.

Mengingat masih adanya keluhan masyarakat mengenai kualitas makanan, distribusi yang belum merata, dan berbagai persoalan pelaksanaan di lapangan, kewajaran jika muncul skeptisisme terhadap peluncuran aplikasi baru ini. Masyarakat akan lebih yakin jika melihat dapur yang memenuhi standar kebersihan, proses distribusi yang tertata rapi, tenaga pengolah makanan yang terlatih, dan sistem pengawasan keamanan pangan yang konsisten.

Selain itu, peluncuran aplikasi ini berpotensi menambah beban administratif bagi sekolah. Guru yang ditunjuk sebagai PIC tidak hanya memastikan makanan diterima siswa, tetapi kini juga harus melakukan penilaian dan pelaporan harian. Tugas ini, jika tidak diimbangi dengan sistem yang sederhana dan efektif, bisa menjadi rutinitas tambahan yang menyita waktu guru di luar tugas pokoknya.

Upaya memperkuat pengawasan seharusnya tidak membuat tenaga pendidik semakin disibukkan oleh pekerjaan administratif. Digitalisasi merupakan langkah positif jika dibangun di atas fondasi sistem yang sudah kuat. Namun, jika fondasinya masih rapuh, aplikasi secanggih apapun tidak akan mampu menyelesaikan masalah mendasar.

Dalam program yang menyangkut kesehatan dan keselamatan jutaan anak Indonesia, yang paling dibutuhkan adalah kepastian bahwa setiap makanan yang keluar dari dapur MBG benar-benar layak untuk dikonsumsi.