Detak Media — JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Pemberhentian ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu Kepala SPPG yang dicopot adalah yang bertanggung jawab atas dapur penyedia makanan bagi siswa SMK Negeri 6 Semarang, menyusul insiden keracunan yang baru-baru ini terjadi.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa pencopotan tersebut menargetkan para Kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau memiliki catatan kinerja yang tidak sejalan dengan standar operasional dan prinsip integritas dalam program MBG.

“Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” ujar Sudaryono usai Rapat Pimpinan di Kantor BGN, Senin (3/8/2026).

Sudaryono menegaskan bahwa tindakan ini merupakan penegakan disiplin organisasi terhadap berbagai pelanggaran yang teridentifikasi di lapangan. Pelanggaran tersebut mencakup insiden keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

“Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentit uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, but control is better,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menyatakan bahwa BGN sedang mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital untuk memperkuat pengendalian operasional di seluruh SPPG. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap proses penyediaan makanan dalam Program MBG.

Selain penguatan pengawasan internal, BGN juga berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, meliputi orang tua siswa, pihak sekolah, dan pemerintah daerah.

Sudaryono menambahkan bahwa sistem yang sedang disiapkan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait program. Informasi tersebut mencakup detail menu makanan, kandungan gizi, lokasi SPPG yang memasak, penanggung jawab dapur, hingga kanal penyampaian keluhan jika ditemukan masalah.

“Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gizinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat,” jelas Sudaryono.